Apakah Benar di Arab Saudi Bebas Pajak? Simak Penjelasan Berikut Ini

Banyak yang beranggapan bahwa di Arab Saudi tidak diberlakukan pajak. Tetapi ternyata anggapan ini salah, ada beberapa jenis pajak yang diberlakukan di negara tersebut. Bagi pembaca kabarsaudi.com yang ingin memahami pajak di Arab Saudi, baik sebagai penduduk, ekspatriat, maupun investor, negara ini menawarkan sistem pajak yang unik dan relatif sederhana. Namun tetap ada beberapa aspek penting yang harus dipahami agar finansial Anda tetap sehat dan patuh aturan.

Sistem Pajak di Arab Saudi: Tidak Ada Pajak Penghasilan Pribadi, Tetapi Ada Pajak Lain

Arab Saudi tidak memberlakukan pajak penghasilan (income tax) atas gaji atau upah bagi karyawan, baik warga lokal maupun ekspatriat. Ini artinya, Anda tidak perlu memotong penghasilan bulanan untuk setoran pajak seperti di banyak negara lain. Namun, pemerintah tetap memungut beberapa bentuk pajak lain, terutama terkait bisnis, transaksi properti, konsumsi, dan kepemilikan lahan.

Beberapa jenis pajak utama di Arab Saudi antara lain:

Pajak Perusahaan (Corporate Tax): Dikenakan 20% atas laba bisnis untuk pemilik non-Saudi dan non-GCC. Namun bisa mencapai 50–85% untuk pendapatan dari migas atau sektor hidrokarbon.
Pajak Zakat: Khusus warga Saudi dan negara-negara GCC, sebesar 2,5% dari nilai kekayaan bersih, diterapkan pada individu dan perusahaan lokal.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT): Tarif 15% atas sebagian besar barang dan jasa, wajib bagi bisnis dengan omzet tahunan di atas SAR 375.000.
Pajak Retensi (Withholding Tax): Untuk ekspatriat atau non-residen yang mendapat penghasilan dari Arab Saudi, berkisar 5–20% tergantung jenis jasa atau bisnis.
Pajak Transaksi Properti (Real Estate Transaction Tax/RETT): 5% dari nilai transaksi saat jual beli properti, baik tanah maupun bangunan.
Pajak Tanah Kosong (White Land Tax): 2,5% per tahun dari nilai pasar tanah kosong di area perkotaan untuk mendorong pengembangan lahan tidur.
Pajak Cukai (Excise Tax): Dikenakan pada produk tertentu yang dinilai merugikan kesehatan. Seperti rokok (100%), minuman energi (100%), dan minuman berpemanis/bersoda (50%).

Di Arab Saudi juga terdapat program amnesti pajak. Program ini sempat dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19 hingga 30 Juni 2025 lalu.

Wajib Pajak di Arab Saudi

Siapa saja yang wajib bayar pajak di Arab Saudi?

Penduduk: Wajib membayar iuran jaminan sosial (social security) dan PPN setiap kali belanja. Serta pajak penghasilan bila memperoleh pendapatan dari bisnis/praktek mandiri.
WNA/Ekspatriat: Tidak wajib zakat, tetapi harus membayar pajak atas usaha (self-employed/corporate tax) dan withholding tax jika menerima penghasilan dari sumber di Arab Saudi, serta PPN sebagai konsumen.
Pemilik Aset & Investor: Jika memiliki properti, tanah kosong, atau berinvestasi di wilayah tertentu, wajib memperhatikan pajak-pajak terkait (RETT, WLT, corporate tax, atau zakat untuk warga setempat).

Regulasi & Sanksi Pelanggaran Pajak

Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) adalah otoritas utama pajak di Arab Saudi. Kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak harus dilaksanakan secara tepat waktu—keterlambatan atau manipulasi data akan berakibat denda besar, potensi penjara, atau deportasi untuk ekspat. Contohnya, denda dapat mencapai hingga tiga kali lipat pajak yang terutang jika terbukti melakukan pelanggaran VAT, atau denda hingga SAR 50.000 bila gagal menyimpan dokumen pajak.

Pentingnya Kepatuhan & Konsultasi Pajak

Meski tidak ada pajak penghasilan individu, kepatuhan terhadap peraturan pajak sangat penting untuk mencegah hambatan hukum dan optimalisasi beban pajak, terutama bagi pelaku bisnis dan ekspatriat. Konsultasi profesional sangat dianjurkan, baik untuk perorangan, UMKM, maupun perusahaan multinasional.

Otoritas memfasilitasi layanan digital dan sumber informasi, termasuk aplikasi resmi ZATCA agar proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan pajak menjadi lebih mudah dan transparan.

Referensi: