Arab Saudi kembali memperluas program Saudisasi. Kali ini, pemerintah menetapkan 69 jabatan administratif di sektor swasta yang wajib diisi oleh tenaga kerja lokal.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 5 April. Aturannya mewajibkan Saudisasi penuh atau 100 persen untuk posisi yang masuk dalam daftar.
Langkah tersebut diumumkan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial. Jabatan yang terdampak mencakup berbagai profesi pendukung administrasi, seperti sekretaris, penerjemah, petugas entri data, dan fungsi administratif lainnya.
Kebijakan baru ini menunjukkan komitmen Arab Saudi untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja nasional. Selain itu, langkah ini juga bertujuan membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga Saudi di sektor swasta.
Apa Itu Program Saudisasi?
Program Saudisasi adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mendorong perusahaan swasta untuk lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Program ini mulai diterapkan pada 2011 melalui sistem Nitaqat. Melalui sistem tersebut, perusahaan diwajibkan memenuhi kuota tertentu dalam mempekerjakan warga negara Saudi.
Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. Di sisi lain, program ini juga bertujuan memperkuat peran warga lokal dalam perekonomian nasional.
Saudisasi menjadi bagian penting dari Vision 2030, yaitu agenda transformasi ekonomi Arab Saudi. Lewat program ini, pemerintah ingin memperluas lapangan kerja, memperkuat sektor swasta, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
69 Jabatan Administratif Kini Wajib 100 Persen Saudisasi
Dalam kebijakan terbaru ini, Arab Saudi memperluas cakupan Saudisasi ke 69 jabatan administratif di sektor swasta.
Artinya, setiap perusahaan yang mempekerjakan minimal satu pekerja dalam profesi yang termasuk dalam daftar tersebut wajib mematuhi aturan baru.
Kebijakan ini mengacu pada klasifikasi resmi Saudi Standard Classification of Occupations. Dengan acuan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaannya menjadi lebih seragam dan mudah diawasi.
Pemerintah menilai sektor administrasi memiliki kebutuhan tenaga kerja yang besar. Karena itu, perluasan Saudisasi di bidang ini dinilai penting untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi warga Saudi.
Tujuan Perluasan Saudisasi di Arab Saudi
Perluasan Saudisasi tidak hanya bertujuan menambah jumlah tenaga kerja lokal. Kebijakan ini juga dirancang untuk meningkatkan kualitas partisipasi warga Saudi di pasar kerja.
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial menegaskan bahwa aturan baru ini diharapkan mampu menciptakan peluang kerja yang produktif dan menarik di seluruh wilayah kerajaan.
Dengan begitu, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sisi administrasi. Lebih dari itu, aturan ini juga memiliki pengaruh ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Selain itu, semakin banyak profesi yang disaudisasi, semakin besar pula peluang bagi warga Saudi untuk menempati posisi penting di sektor swasta.
Perusahaan Wajib Patuh pada Aturan Baru
Pemerintah Arab Saudi telah menerbitkan pedoman prosedural terbaru untuk membantu perusahaan memahami profesi yang terdampak dan cara menerapkan aturan ini.
Pedoman tersebut tersedia di situs resmi kementerian. Melalui panduan ini, perusahaan diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan rekrutmen dan pengelolaan tenaga kerja dengan lebih cepat.
Perusahaan yang tidak mematuhi aturan baru akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pelaku usaha diminta segera melakukan penyesuaian.
Namun, pemerintah juga menyediakan dukungan bagi perusahaan. Dukungan ini meliputi program rekrutmen, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja melalui Human Resources Development Fund (Hadaf).
Dengan adanya dukungan tersebut, pemerintah berharap proses transisi berjalan lebih efektif dan tidak mengganggu kebutuhan operasional perusahaan.
Saudisasi Terus Diperluas ke Berbagai Sektor
Perluasan Saudisasi ke jabatan administratif bukanlah langkah pertama tahun ini.
Sebelumnya, pada Januari, pemerintah Arab Saudi juga menerapkan kebijakan serupa pada profesi pemasaran dan penjualan di sektor swasta.
Selain itu, tingkat Saudisasi untuk profesi teknik dan pengadaan juga ditingkatkan. Untuk profesi teknik, tingkat Saudisasi naik menjadi 30 persen.
Pada saat yang sama, gaji minimum bulanan di sektor swasta dan nonprofit untuk profesi teknik juga dinaikkan menjadi SR8.000 atau sekitar $2.130.
Di sektor kesehatan, pemerintah mulai menerapkan Saudisasi sebesar 55 persen untuk profesi kedokteran gigi di sektor swasta sejak 27 Januari. Kebijakan ini merupakan fase kedua dari program nasionalisasi profesi dokter gigi yang mencakup 20 jenis pekerjaan.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Arab Saudi terus memperkuat kebijakan nasionalisasi tenaga kerja di berbagai sektor.
Dampak Kebijakan bagi Pasar Kerja Arab Saudi
Perluasan Saudisasi diperkirakan akan membawa dampak besar bagi pasar kerja Arab Saudi.
Bagi warga lokal, kebijakan ini membuka peluang kerja yang lebih luas. Hal ini terutama berlaku di sektor administratif yang selama ini banyak diisi oleh tenaga kerja nonnasional.
Sementara itu, bagi perusahaan, aturan ini menuntut perubahan strategi dalam perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia.
Perusahaan perlu lebih aktif dalam mencari, melatih, dan mempertahankan tenaga kerja Saudi agar tetap kompetitif dan sesuai dengan regulasi pemerintah.
Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat struktur pasar kerja nasional, mengurangi pengangguran, dan mendukung target transformasi ekonomi Arab Saudi.
Kesimpulan
Arab Saudi memperluas program Saudisasi ke 69 jabatan administratif di sektor swasta sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi tenaga kerja nasional.
Kebijakan ini mewajibkan nasionalisasi penuh untuk sejumlah profesi administratif mulai 5 April.
Langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga Saudi. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung percepatan target Vision 2030.
Dengan dukungan regulasi, pedoman pelaksanaan, dan program pelatihan, Saudisasi diperkirakan akan terus menjadi strategi penting dalam reformasi pasar tenaga kerja Arab Saudi.
Referensi
Arab News. (2026). Saudi Arabia expands Saudization to 69 administrative roles.
Naskah asli pengguna