Arab Saudi Genjot Saudisasi dan Perkuat Hak Pekerja: Gaji Insinyur Naik, Aturan Tenaga Kerja Kian Ketat!

Pemerintah Arab Saudi tengah memperkuat perlindungan pekerja sekaligus mempercepat Saudisasi di profesi strategis melalui penandatanganan MoU perlindungan ketenagakerjaan dan penetapan target baru untuk sektor teknik serta pengadaan. Kebijakan ini tidak hanya menyasar peningkatan kualitas lingkungan kerja, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja bernilai tinggi bagi warga negara Saudi. Ini sejalan dengan visi transformasi ekonomi jangka panjang Arab Saudi.

MoU Nasional untuk Perkuat Hak Pekerja

Sebuah memorandum of understanding (MoU) baru ditandatangani antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial (MHRSD) dan Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi, menandai langkah penting dalam penguatan sistem perlindungan tenaga kerja di Kerajaan. Kesepakatan ini menegaskan komitmen negara untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, adil, dan transparan, dengan praktik kelembagaan yang selaras penuh dengan undang‑undang ketenagakerjaan nasional dan standar regulasi yang berlaku.

MoU tersebut dirancang untuk memperkuat mekanisme kepatuhan, mencegah eksploitasi, diskriminasi, dan kondisi kerja tidak aman, sekaligus mendorong lembaga publik dan swasta mengadopsi praktik ketenagakerjaan berbasis etika dan hak asasi manusia. Melalui kerja sama kelembagaan yang lebih erat, kedua pihak akan meningkatkan pemantauan, pertukaran data, dan respons terkoordinasi terhadap tantangan pasar kerja, sehingga keadilan dan kepercayaan antara pekerja, pemberi kerja, dan otoritas pengawas dapat terus diperkuat.

Integrasi Hak Asasi Manusia dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan

MoU menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama tata kelola ketenagakerjaan di Arab Saudi, termasuk dalam desain kebijakan, pengawasan, dan penegakan regulasi. Pendekatan ini berupaya memastikan bahwa reformasi ketenagakerjaan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga berujung pada perlindungan nyata di lapangan, khususnya bagi kelompok pekerja yang paling rentan terhadap pelanggaran.

Inisiatif ini selaras dengan Vision 2030 yang menempatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi diversifikasi ekonomi dan kohesi sosial jangka panjang. Dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, Kerajaan mengirim pesan tegas bahwa perlindungan martabat pekerja, keadilan hubungan industrial, dan kepastian hukum merupakan bagian inti dari agenda pembangunan nasional.

Kebijakan Eliminasi Kerja Paksa dan Perlindungan Upah

Selain MoU tersebut, Kerajaan Arab Saudi juga telah meluncurkan National Policy for the Elimination of Forced Labor yang secara eksplisit menargetkan pencegahan dan penghapusan segala bentuk kerja paksa melalui langkah pencegahan, perlindungan, dan koordinasi kelembagaan. Kebijakan ini memperkuat kerangka hukum yang sudah ada, termasuk undang‑undang terkait perdagangan orang dan ketenagakerjaan, untuk memastikan tidak ada pekerja yang dipaksa bekerja di bawah ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai pelengkap, pada 2024 MHRSD bersama Otoritas Asuransi meluncurkan layanan asuransi upah yang menjamin pembayaran gaji hingga enam bulan dan bantuan perjalanan bagi pekerja ekspatriat jika terjadi gagal bayar di sektor swasta. Skema ini dirancang untuk memperkuat rasa aman pekerja, mengurangi sengketa ketenagakerjaan, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan tata kelola pasar kerja Saudi.

Saudisasi Profesi Teknik dan Pengadaan

Dalam ranah kebijakan tenaga kerja nasional, MHRSD mengumumkan dua keputusan baru yang menaikkan target Saudisasi di profesi teknik dan pengadaan pada sektor swasta dan nirlaba. Untuk profesi rekayasa, tingkat Saudisasi dinaikkan menjadi 30 persen, sekaligus menetapkan gaji minimum 8.000 riyal Saudi per bulan bagi insinyur Saudi yang bekerja di perusahaan dengan sedikitnya lima pekerja pada 46 jabatan teknik, mulai dari arsitek hingga insinyur pembangkit listrik.

Keputusan kedua menetapkan Saudisasi sebesar 70 persen pada profesi pengadaan di perusahaan yang mempekerjakan tiga atau lebih pekerja di 12 jabatan terkait, termasuk manajer pengadaan, manajer kontrak, hingga pengelola gudang dan spesialis pengadaan. Kedua kebijakan ini disertai masa transisi enam bulan agar perusahaan dapat menyesuaikan struktur SDM dan memastikan kepatuhan, didukung panduan prosedural resmi yang menjelaskan profesi sasaran dan mekanisme perhitungan Saudisasi.

Dampak bagi Tenaga Kerja Saudi dan Investasi

Peningkatan target Saudisasi di profesi teknik dan pengadaan diproyeksikan akan memperluas peluang kerja berkualitas tinggi bagi pria dan perempuan Saudi di sektor‑sektor vital, termasuk sektor nirlaba dan rantai pasok strategis. Langkah ini juga sejalan dengan tren reformasi pasar tenaga kerja yang telah mengurangi pengangguran, mendorong partisipasi angkatan kerja perempuan, dan memperkuat posisi warga Saudi di pekerjaan bernilai tambah tinggi.

Bagi investor domestik dan asing, konsolidasi kerangka kerja berbasis hak dan kenaikan Saudisasi di bidang spesialis menjadi sinyal bahwa pasar tenaga kerja Saudi bergerak menuju ekosistem yang lebih matang, produktif, dan berkelanjutan. Kombinasi perlindungan hak pekerja, kebijakan anti‑kerja paksa, dan insentif Saudisasi diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi Kerajaan di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Referensi:

SPA. (2025). MoU signed to strengthen workers’ rights in Saudi Arabia. Diambil dari https://www.arabnews.com/node/2628267/saudi-arabia.
Milli Chronicle. (2026). MoU Signed to Strengthen Workers’ Rights and Labor Protections in Saudi Arabia. Diambil dari https://millichronicle.com/2026/01/61611.html.
Arab News. (2026). Kingdom raises Saudization targets in key professions. Diambil dari https://www.arabnews.com/node/2628245/saudi-arabia.
Menon, B. (2026). Saudi Arabia raises Saudisation targets in engineering and procurement professions. Diambil dari https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabia-raises-saudisation-targets-in-engineering-and-procurement-professions-1.500398145.