Arab Saudi Longgarkan Aturan Kontrak bagi Perusahaan Tanpa Kantor Pusat Regional - Bisnis & Ekonomi

Arab Saudi kembali menunjukkan fleksibilitas dalam kebijakan investasinya dengan membuka peluang pengecualian kontrak bagi perusahaan internasional yang belum memiliki kantor pusat regional di dalam negeri. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan kelancaran proyek nasional.

Kebijakan tersebut dilaporkan oleh Asharq Al-Awsat dan dikutip oleh Arab News pada tahun 2026.

Langkah ini bertujuan memastikan bahwa proyek-proyek strategis tetap berjalan optimal, terutama yang membutuhkan keahlian teknis tinggi atau menghadapi persaingan harga yang ketat.

Mekanisme Pengajuan Pengecualian Kontrak

Otoritas Konten Lokal dan Pengadaan Pemerintah telah menginformasikan kepada seluruh instansi negara mengenai mekanisme pengajuan pengecualian kontrak melalui platform digital Etimad.

Platform ini dikelola oleh Ministry of Finance (Saudi Arabia) dan menjadi sistem resmi layanan keuangan pemerintah.

Sejak November 2025, layanan ini telah aktif dan dapat digunakan oleh instansi pemerintah sebelum:

Peluncuran tender
Proses penunjukan langsung
Pelaksanaan proyek tertentu

Sementara itu, tender yang diterbitkan sebelum layanan ini tersedia atau dilakukan di luar sistem Etimad tetap mengikuti mekanisme lama.

Latar Belakang Kebijakan Kantor Pusat Regional

Sejak awal 2024, pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan yang melarang lembaga negara menjalin kontrak dengan perusahaan asing yang kantor pusat regionalnya berada di luar negeri.

Aturan ini berlaku bagi:

Otoritas pemerintah
Lembaga negara
Dana yang berafiliasi dengan pemerintah

Tujuan utamanya adalah mendorong perusahaan global memindahkan pusat operasional regional mereka ke dalam negeri, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Kriteria Teknis Pengecualian Kontrak

Meskipun perusahaan tanpa kantor pusat regional masih dapat mengikuti tender publik, penawaran mereka hanya dapat diterima dalam kondisi berikut:

Hanya terdapat satu penawaran yang memenuhi standar teknis.
Penawaran terbaik secara teknis memiliki harga minimal 25 persen lebih rendah dibandingkan penawaran terbaik kedua.

Selain itu, kontrak dengan nilai maksimal 1 juta riyal Saudi (sekitar US$266.000) juga dikecualikan dari aturan larangan.

Menteri terkait memiliki kewenangan untuk:

Menyesuaikan batas nilai kontrak
Membatalkan pengecualian
Menangguhkan kebijakan demi kepentingan publik

Peran Platform Etimad dalam Digitalisasi Pemerintah

Etimad berfungsi sebagai portal layanan keuangan resmi pemerintah Arab Saudi. Platform ini dirancang untuk:

Mendorong transformasi digital birokrasi
Meningkatkan transparansi anggaran
Mempercepat pengelolaan kontrak dan pembayaran
Menyederhanakan proses pengadaan

Melalui sistem ini, interaksi antara lembaga negara dan sektor swasta menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan akuntabel.

Lebih dari 700 Perusahaan Relokasi Kantor Pusat

Hingga awal 2026, lebih dari 700 perusahaan multinasional telah memindahkan kantor pusat regional mereka ke Riyadh. Jumlah ini melampaui target awal pemerintah yang menargetkan 500 perusahaan pada tahun 2030.

Program relokasi ini bertujuan untuk:

Memperkuat posisi Arab Saudi sebagai pusat bisnis regional
Mendorong alih pengetahuan global
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal

Pemerintah menilai kebijakan larangan kontrak sebagai insentif efektif agar perusahaan asing menyesuaikan struktur operasional mereka.

Dampak terhadap Perekonomian Nasional

Kebijakan relokasi kantor pusat regional dirancang untuk mendukung berbagai tujuan strategis nasional, antara lain:

Menciptakan lapangan kerja
Mengurangi kebocoran ekonomi
Meningkatkan efisiensi belanja negara
Memperkuat kandungan lokal dalam proyek pemerintah

Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menghambat masuknya investor asing. Sebaliknya, regulasi ini justru mendorong kerja sama yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pelonggaran aturan kontrak bagi perusahaan tanpa kantor pusat regional mencerminkan pendekatan pragmatis Arab Saudi dalam menjaga iklim investasi yang kompetitif.

Dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan transparansi, pemerintah berupaya memastikan bahwa proyek strategis nasional berjalan optimal, sekaligus mendorong perusahaan global untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi domestik.